Pemkab Karo Perkuat Ekonomi Daerah Melalui Pengendalian Inflasi, Pemberdayaan UMKM, dan Digitalisasi Pelayanan Publik
KARODAILY.id, Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengendalian inflasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Karo yang diselenggarakan bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Senin (15/6/2026).
Kegiatan strategis ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karo.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi pengendalian inflasi, khususnya dalam membangun kemitraan SPPG yang berpotensi meningkatkan peran UMKM lokal sebagai produsen dan distributor pangan. Selain itu, upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Bupati Karo.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, lembaga perbankan, hingga masyarakat. Stabilitas harga, kata dia, merupakan fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan business matching antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan UMKM potensial di Kabupaten Karo. Kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan kebutuhan pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kapasitas produksi pelaku usaha lokal.
Melalui skema kemitraan ini, diharapkan terbentuk rantai pasok pangan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Selain membuka peluang pasar baru bagi UMKM, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk lokal agar memenuhi standar kebutuhan program MBG.
Bupati Karo menilai keberadaan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karo terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui pembinaan, perluasan akses pasar, serta pemanfaatan teknologi digital.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD juga menjadi perhatian utama pemerintah. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi secara cepat dan aman.
Implementasi sistem pembayaran digital juga diyakini dapat mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah dan meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga membahas berbagai strategi penguatan ketahanan pangan, stabilisasi harga komoditas, serta pengembangan sistem pembayaran digital yang terintegrasi.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai isu, tantangan, serta peluang kemitraan antara SPPG dan UMKM, termasuk implementasi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Karo.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunandi, perwakilan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sumut–Aceh, para kepala perangkat daerah, Kepala SPPG se-Kabupaten Karo, para pelaku usaha, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Melalui pelaksanaan HLM TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk terus membangun perekonomian daerah yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM dan transformasi digital.(karodaily/nanang).
